RUU BHP, Skenario Neoliberalisme

September 5, 2007 at 9:57 am 4 komentar

SUARA PEMBARUAN DAILY

———————————

RUU BHP, Skenario Neoliberalisme [JAKARTA] Peraturan Presiden (Perpres) No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) merupakan bagian dari skenario asing menuju neoliberalisme pendidikan di Indonesia. Karena itu, keduanya harus dikaji ulang.
Demikian rangkuman pendapat mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi, pakar pendidikan Winarno Surakhmad, dan Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Darmaningtyas yang dihubungi SP, secara terpisah di Jakarta, Senin (3/9). Ketiganya mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak gegabah mengesahkan RUU BHP menjadi UU, serta meninjau ulang Perpers 77/2007, karena dampaknya akan sangat fatal bagi pendidikan nasional.
”Dalam perpres tersebut terkait kepemilikan saham asing di sektor pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas sama sekali tidak sesuai dengan ideologi negara kita,” ujar Sofian Effendi.
Dikatakan, revisi amat diperlukan guna menyelamatkan makna pendidikan
yang tercantum dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dari upaya-upaya liberalisasi pendidikan kepada warga negara oleh negara asing. Sofian melanjutkan, pemberlakuan Perpres 77/2007 akan berimplikasi pada menjamurnya institusi-institusi pendidikan berbendera asing yang memperebutkan penduduk usia sekolah di Indonesia.
”Muatannya jelas, mereka melihat angka sekitar 103 juta penduduk kita yang membutuhkan pendidikan itu sebagai pasar. Akibatnya, akan terjadi komersialisasi pendidikan dan sekolah yang hanya berjualan gelar,” katanya.
Bahaya lain dari masuknya modal asing pendidikan, lanjut Sofian, pemerintah akan terbebani untuk mengalokasikan anggaran kepada semua institusi pendidikan yang ada. Diterangkan, sesuai WTO, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap sekolah dalam memberikan bantuan, termasuk status kepemilikan modal sekolah tersebut.
Artinya, semua sekolah dan perguruan tinggi, baik itu negeri atau pun swasta dan milik modal asing atau pun domestik, harus diperlakukan sama oleh pemerintah dalam hal alokasi anggaran. ”Nah, kalau ini sampai terjadi, saya khawatir anggaran pemerintah yang sudah minim ini akan semakin terbagi ke banyak institusi. Pendidikan kita akan hancur lama-kelamaan,” katanya.
Soal skenario asing dalam koridor neoliberalisme pendidikan di Indonesia, Sofian mengatakan, UU 20/2003 tentang Sisdiknas mensyaratkan pendidikan perlu diselenggarakan dalam sebuah badan hukum yang diatur dalam UU sendiri. Aturan ini, kata Sofian, memancing pemerintah untuk membuat RUU BHP.
Kemudian, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan Perpres 77/2007 yang memungkinkan pendidikan dimasuki oleh modal asing. Dengan demikian, menurut Sofian, sangat terlihat benang merah kepentingan negara-negara adikuasa yang menganggap angka usia belajar penduduk Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan.
Sofian menambahkan, meminta pemerintah merevisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dikeluarkan BPS pada tahun 2000.
Menurutnya, KBLI inilah yang menjadi penyebab utama pendidikan dimasukkan dalam kategori komoditas usaha yang bisa menerima modal asing.
Sofian menilai, sebelum menyusun KBLI pemerintah kemungkinan belum membaca seluruh naskah International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 3 Tahun 1990 yang menjadi rujukan pembuatan KBLI. ”Kalau merujuknya benar, pastinya pemerintah tidak akan memasukkan bidang pendidikan yang merupakan sektor public services menjadi sektor komoditas umum,” jelasnya.
Winarno Surakhmad mengatakan, terlalu dini bagi pemerintah untuk Menerapkan BHP selama pendidikan nasional belum dibenahi. ”benahi dulu pendidikan nasional, baru kemudian melangkah maju,” katanya.
Ditegaskan, pendidikan nasional tidak bisa dijadikan komoditas karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. ”Perpres dan BHP itulah yang akan membawa dunia pendidikan nasional menjadi komoditas,” katanya.
Sementara itu, Darmaningtyas mengatakan, semua stakeholders yang terkait dengan kepentingan pendidikan harus mencegah agar pendidikan nasional Indonesia tidak menjadi sumber pendapatan asing. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah khususnya harus mengkaji ulang Perpres No 77/2007 dengan mencabut atau mengeluarkan bidang pendidikan sebagai bagian usaha bidang penanaman modal. [W-12]

Entry filed under: Pendidikan. Tags: .

Kenapa Kita Benci Malaysia Bergurulah kepada Rektor Baru UI

4 Komentar Add your own

  • 1. peyek  |  September 8, 2007 pukul 12:55 pm

    Tentang pendidikan di negeri ini
    masih ngeri ah, entahlah mungkin karena masih kurang concernya para pejabat yang terkait yang seharusnya bisa memberikan yang terbaik bagi pendidikan negeri ini

    Balas
  • 2. ardiabara  |  September 14, 2007 pukul 2:04 pm

    kalau keduanya benar-benar terwujud, selamat datang orang kaya di kampus-kampus indonesia…

    Balas
  • 3. catursson  |  Agustus 12, 2008 pukul 12:05 pm

    klo kajian tentang BHP terbaru ada? yang revisi bulan juni ini?

    Balas
  • 4. idham halik  |  April 29, 2009 pukul 6:18 am

    bagaimana informasi tuntuntutan mhasisiwa tengtang BHP di makamah kontitusi?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Album Photo

Seminar Anak MimHA

S528394 02

meandanne

Lebih Banyak Foto

This website is worth
What is your website worth?

Kunjungan Temen

  • 232,511 hits

Catatan Lalu

Jadwal

September 2007
S S R K J S M
« Agu   Okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

%d blogger menyukai ini: